Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance)

Oleh : Oscar Radyan Danar, Ph.D (Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

0

Dalam teori administrasi dan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif atau collaborative governance merupakan bagi dari konsep governance yang lebih luas. Collaborative Governance selanjutnya disebut sebagai CG merupakan sebuah pendekatan yang penting dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan. Tulisan ini secara singkat akan menjelaskan bagaimana perspektif CG dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Teori Governance

CG merupakan salah satu pengembangan konsep dan keilmuan dari Governance. Governance sendiri memiliki makna yang sangat beragam dan luas. Pada dasarnya governance adalah ttindakan untuk mengatur atau the act of governing. Ini artinya Governance atau tata kelola adalah tindakan untuk mengatur; dalam berbagai konteks dan berbagai hal. Howlett & Ramesh (2014, 318) menyatakan bahwa governing adalah: “what governments do: controlling the allocation of resources among social actors; providing a set of rules and operating a set of institutions setting out ‘who gets what, where, when, and how’ in society.” Pada konteks ini, Governance berhubungan dengan bagaimana mengatur dan mengalokasikan sumberdaya diantara berbagai aktor sosial termasuk di dalamnya adalah seperangkat aturan beserta institusi sehingga dapat menetapkan ‘siapa mendapatkan apa, dimana dan bagaimana’ dalam kehidupan bermasyarakat.

The United Nations Development Programme (UNDP) dalam policy paper nya mengartikan governance sebagai “the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences” (UNDP, 1997). Kunci dari governance adalah pelaksanaan otoritas ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan urusan negara pada berbagai level nya, baik pada level pemerintahan tertinggi seperti misalnya pemerintahan pusat, maupun pada level pemerintahan terendah seperti misalnya pada pemerintahan desa. Pelaksanaan otoritas tersebut mencakup bagaimana mekanisme, proses dan institusi dimana masyarakat dan kelompok kepentingan dapat mengartikulasikan kepentingan mereka dalam konteks dan kerangka tata kelola pemerintahan yang jelas. Ini artinya tidak hanya dalam konteks bernegara, governance juga dikenal tentang bagaimana melibatkan aktor private dan civil society ataupun berbagai aktor lainnya.

Governance & Collaborative Governance

Sebagai bagian dari governance, CG menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai aktor dan pihak dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Menurut Ansell & Gash (2007) dalam CG ada beberapa prasyarat, proses dan poin penting dalam CG model yaitu starting conditions; collaborative process; institutional design; facilitative leadership dan expected outcome. Starting conditions merupakan proses untuk melakukan analisis apakah terdapat power-resources-knowledge asymmetric atau kesenjangan yang sangat tinggi dalam kekuasaan dan kekuatan, sumber daya ataupun pengetahuan diantara berbagai pihak yang akan melakukan kolaborasi. Termasuk juga apakah terdapat sejarah masa lalu, baik dalam konteks yang mendukung atau menghambat untuk melakukan kolaborasi. Ini dikarenakan apabila terdapat kesenjangan yang terlalu lebar maka kondisi awal (starting conditions) untuk melakukan proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Langkah selanjutnya adalah proses kolaboratif itu sendiri penting untuk melakukan dialog tatap muka sehingga terbangun kepercayaan dan pemahaman yang sama dengan seluruh stakeholders. Institutional design yang mendukung proses kolaboratif juga hal penting yang dibutuhkan untuk mendorong partisipasi dan transparansi dalam proses kolaborasi.  Selain itu kepemimpinan yang fasilitatif dan demokratis juga dibutuhkan dalam proses kolaborasi, sehingga pada akhirnya hasil yang diharapkan juga mampu tercapai.

Implementasi Collaborative Governance

CG dapat diaplikasikan dalam berbagai hal, khususnya dalam sektor pemerintahan dan pembangunan. Berbagai proses transformasi pemerintahan dan pembangunan yang berhasil, salah satunya adalah karena implementasi konsep CG. Sebagai contoh Kampung Warna Warni di Kota Malang, merupakan salah satu bentuk penerapan CG dalam level pemerintahan yang paling rendah, yaitu level kampung/desa. Kampung warna warni yang sebelumnya identik dengan kampung kumuh namun berubah menjadi destinasi wisata yang populer, merupakan salah satu bentuk keberhasilan implementasi CG. Proses kolaboratif khususnya yang dilakukan antara akademisi, private sector, government dan masyarakat kampung warna warni sendiri merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan transformasi kampung warna warni tersebut.

Bahan Bacaan

Ansel,C., Gash, A., 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration and Theory. 18.543-571.

Howlett, M., and M. Ramesh. 2014. “The Two Orders of Governance Failure: Design Mismatches and Policy Capacity Issues in Modern Governance.” Policy and Society 33 (4): 317–27.

United Nations Development Programme, Governance for sustainable human development, UNDP policy document, New York, 1997.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.