Integrative Power Untuk Indonesia Berkeadilan

Oleh : Radhiatul Fitri

0

Penegakkan hukum yang berkeadilan di negeri ini mendapatkan banyak sekali tantangan. Supremasi hukum perlahan-perlahan mulai dikebiri dengan praktik-praktik penyelewengan seperti mafia peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi polisi, hakim, advokat dan jaksa. Rekayasa proses peradilan tersebut merupakan realitas sehari-hari yang dapat ditemukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum yang “kumuh” menjadikan hukum di negeri ini seperti yang pernah dideskripsikan oleh seorang filusuf besar Yunani, Plato (427-347 s.M) bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (laws are spider webs; they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful).

Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu, buruknya penegakan hukum menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Di sisi lain, hal yang membuat semakin goyahnya keadilan yang acap luput dari perhatian kita adalah pelanggar hukum yang tidak mendapatkan ganjaran sesuai tindak kejahatan yang dilakukannya. Kurangnya kesaksian, minimnya informasi dan alat bukti menjadi penyebab pelaku kejahatan dapat dengan bebas berkeliaran dan hanya safari di penjara. Sanksi atas tindak kejahatan perlahan-lahan dapat dipangkas Oleh karena itu, pemahaman akan pentingnya hak saksi dan korban dalam menyuarakan kebenaran tanpa intimidasi menjadi kunci bagi tegaknya keadilan di Indonesia. Hal ini demikian penting karena saksi dan korban dianggap sebagai vulnerable group (kelompok rentan), yang dimaknai sebagai kelompok yang keberadaannya baik secara individu atau organisasi rentan secara fisik dan psikologis terhadap tekanan dari dalam maupun luar.

Banyak diantara korban ataupun saksi mengalami teror oleh orang tak dikenal saat terlibat dengan kasus khususnya berkaitan dengan kasus pidana. Pendamping hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  (P2TP2A), Siti Sapurah mengaku keselamatannya terancam saat mengadvokasi kasus kematian Angeline, begitu juga dengan tiga saksi lain yang dihadirkan oleh pihak P2TP2A yang diduga terkait erat dengan penelantaran anak dan pembunuhan Angeline. Ketiga saksi tersebut mengaku mendapat ancaman pembunuhan apabila berani membongkar dan memberikan kesaksian yang memberatkan.

Kesadaran akan perlindungan saksi dan korban merupakan hal urgen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sah serta memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Polemiknya adalah aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan perkara karena tidak dapat menghadirkan saksi/korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Partispasi Publik sebagai Social Power

Partisipasi publik yang dimaksud adalah bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan atmosfir perlindungan terhadap saksi dan korban. Ini merupakan aksi yang berasal dari grass root. Meningkatkan partisipasi public adalah bentuk upaya protective factor bagi korban dan juga saksi. Sebuah proses dimana masyarakat ikut mengambil peran keterlibatan sebagai pengamat, mengkritisi, melakukan mediasi, dan mendorong pemerintah dalam rangka mendukung terciptanya perlindungan hak bagi saksi dan korban yang terancam jiwa dan raganya. Tindakan partisipasi public akan sangat efektif dilakukan secara kolektif melibatkan banyak orang. Selain itu, partisipasi public sering dilihat sebagai kualitas esensial dari demokrasi itu sendiri, karena setiap jiwa memiliki hak yang sama dihadapan hukum untuk mengutarakan hak dan pendapat terhadap suatu keputusan.

Partisipasi public bagi perlindungan saksi dan korban dapat tercipta apabila masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di wilayah tersebut, sehingga keadilan yang diinginkan dapat tercapai untuk semua kalangan. Partisipasi public dapat bermula dari lingkaran mikrosistem yang sederhana seperti keluarga, peer group, asosiasi/ikatan, lembaga swadaya masyarakat dan beranjak kepada hal yang lebih luas seperti komunitas dan media masa

Partisipasi public sebagai social power dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya mengontrol resources yang bisa digunakan sebagai bentuk tawar-menawar, reward atau punishment. Sebagai contoh memberikan orasi di depan public, turut serta menandatangani petisi dan voting adalah bentuk tradisional dari partisipasi public, selain demonstrasi dan penggunaan media masa. Dukungan dari lapisan mikrosistem terhadap perlindungan saksi dan korban inilah yang akan menjadi kekuatan social/social power bagi terciptanya iklim keadilan di Indonesia.

LPSK sebagai Legitimate Power

Pada tataran yang lebih global, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai legitimate power yang mewakili rakyat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak saksi dan korban. Legitimate Power dimaknai sebagai posisi atau peran besar dari suatu organisasi yang sah secara hukum memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas operasional upaya perlindungan saksi dan korban. LPSK memberikan perlindungan pada saksi dan korban atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan yang diberikan LPSK meliputi keamanan fisik, psikososial dan lingkungan.

Terbentuknya LPSK memberikan suatu harapan baru bagi para saksi/korban sebagai kelompok yang rentan dalam menyuarakan kebenaran. Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil, seperti pada kasus pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat. LPSK hadir di garda terdepan dalam melaksanakan amanat rakyat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendampingan dari LPSK, diharapkan banyak dari masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam menyuarakan kebenaran tanpa perasaan takut dan khawatir.

Integrative Power LPSK dan Masyarakat

Integrative Power yang dimaksud adalah sinergi antara Social power dan Legitimate power. Social Power yang dimiliki masyarakat dalam bentuk partisipasi public dan LPSK sebagai Legitimate Power secara sah di mata hukum. Integrative power adalah kekuatan masyarakat dan LPSK yang mendukung secara penuh perlindungan hak bagi korban dan saksi untuk mengungkap kebenaran. Integrasi kekuatan dua elemen ini lebih dari sekedar kerjasama. Integrasi ini adalah mutual-colaboration nyata dalam upaya peran masing-masing saling bekerjasama, bertukar informasi, membangun interaksi yang harmonic dan produktif. LPSK dan masyarakat membangun suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Integrasi kekuatan ini diharapkan mampu menyentuh semua dimensi yakni pada tataran mikro maupun makro. Dalam artian, iklim kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk untuk melindungi saksi dan korban serta kewenangan LPSK sebagai eksekutor perlindungan di lapangan, membuat operasi dalam mengungkap kebenaran semakin mudah.

Kehadiran LPSK yang diamanatkan oleh rakyat melalui UU 13 tahun 2006, sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi hak saksi dan korban semakin dibutuhkan masyarakat. Jumlah permohonan perlindungan sepanjang tahun 2015 saja sebanyak 1.590 permohonan, meningkat 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan semakin banyaknya permintaan untuk pendirian kantor cabang LPSK di setiap daerah, sehingga jangkauan LPSK tidak tersentralisasi di ibu kota saja. Kepercayaan yang meningkat pada LPSK ini adalah indicator bahwa rakyat semakin berani menyuarakan kebenaran. Disinilah letaknya integrative power tersebut. Integrative Power LPSK dan masyarakat menghasilkan kekuatan yang infinite/tak terbatas, tidak sama seperti sumber yang terbatas seperti uang dan harta benda. Hal ini karena lebih dari sekedar ikatan formal saja, namun berakar pada nilai moral dan spiritual, seperti istilah Satyagraha yang digaungkan oleh Mohandas Gandhi yang dimaknai sebagai “clinging to truth” atau melekat pada kebenaran. Perjuangan mengungkap kebenaran yang berlandaskan spirit dan moralitas atas hak asasi manusia. Jika Integrative Power ini dapat terwujud, maka Indonesia tentu akan semakin dekat dengan keadilan.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.