Implementasi Koperasi Keliling Berbasis Anggota Dagang Melalui Kesadaran, Kolektif, Dan Kemandirian (K3) Untuk Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh

Oleh : Anisah Novi Karunia, Diah Intan Kusuma

0

ABSTRAK

 Koperasi merupakan salah satu program kerja dalam hal pembangunan yang sangat penting dari koperasi, usaha-usaha kecil dan menengah (KUKM) yang menjadi tiang penyangga perekonomian Indonesia. Selain itu, koperasi juga telah memiliki sejarah yang sangat signifikan dalam proses perubahan bisnis dan ekonomi secara universal. Salah satu peran koperasi yaitu sebagai penggerak roda ekonomi Indonesia karena koperasi merupakan badan ekonomi berbasis pada rakyat/anggota yang akan meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut data stastistika Kementrian KUKM tahun 2011 jumlah koperasi telah mencapai 188.181 unit, dengan anggota mencapai 30.85 juta orang dan volume usaha sebesar Rp 95.06 triliun (Anonim,2012). Namun pada tahun 2012, koperasi menunjukkan angka peningkatan yang signifikan sebesar 194.295 unit dengan tingkatan anggota 33.869.439 orang dan volume usaha sebesar Rp 119.182.690.080 (Sumber: Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2012). Data-data tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya besar yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan koperasi guna memperbaiki perekonomian yang bisa memberdayakan seluruh masyarakatnya. Namun meningkatnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun di Indonesia belum menjamin kualitas dan eksistensi koperasi di Indonesia..

Berbagai faktor yang menghambat koperasi dalam berkembang, membuat penulis mencetuskan ide untuk membuat sistem koperasi yang dapat secara langsung mendatangi anggotanya, yaitu koperasi keliling berbasis anggota dagang. Dengan adanya koperasi keliling daerah diharapkan secara langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat dan sebagai sarana pemerintah untuk melakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Gagasan mengenai koperasi keliling ini dapat diimplemantasikan dengan baik apabila didukung oleh berbagai pihak yang turut serta dan berpartisipasi aktif mulai dari sosialisasi program ini sampai pengaplikasian secara nyata dan hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah melainkan seluruh Warga Negara Indonesia.

Kata Kunci : Koperasi, Faktor Penghambat Koperasi, Implementasi Koperasi Keliling Berbasis Anggota Dagang

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini masih dalam tahap perbaikan akibat dari krisis ekonomi yang dialami saat pemerintahan orde baru. Beberapa faktor yang membuat kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong lamban, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kesenjangan penghasilan, dan inflasi. Faktanya, tantangan ekonomi Indonesia mayoritas berasal dari sektor riil domestik yang akan membuktikan daya saing produk dalam negeri Indonesia terhadap kualitas produk luar negeri yang masuk ke indonesia. Saatnya pemerintah harus bertindak agresif dalam memperkuat sisi fiskal sehingga peran pemerintah mendorong pertumbuhan yang bisa mengkompensasi kemungkinan perlambatan dorongan ekonomi dari penerimaan ekspor.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1),. yaitu koperasi berkedudukan sebagai guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Namun adanya koperasi saat ini belum dapat dioptimalkan. Menurut data dari BPS, di Indonesia terdapat sebesar 54.974 jumlah koperasi yang tidak aktif sedangkan total koperasi di Indonesia tahun 2012 terdata ada 194.295 koperasi. Banyaknya koperasi yang tidak aktif disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang lemah. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih sangat lemah, terutama untuk anak-anak remaja. Hal ini disebabkan kurang menariknya koperasi di Indonesia untuk dijadikan sebagai suatu usaha bersama yang bisa membuat masyarakat lebih tertarik melakukan kegiatan di dalam koperasi dari pada membuang waktu ditempat lain.

Oleh karena itu, dalam upaya membangun kembali citra koperasi di Indonesia, pemerintah harus lebih gencar dalam mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat. Dengan dibangunnya koperasi keliling berbasis anggota dagang melalui kesadaran, kolektif, dan kemandirian (K3) diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang tangguh dalam pengembangan ekonomi rakyat untuk Indonesia. Koperasi akan berjaya jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki perekonomian secara mandiri. Masyarakat yang mempunyai kesadaran lebih akan kebutuhannya dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta pengembangan diri secara mandiri adalah modal awal sebagai motivasi utama dalam pendirian koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah ide yang berjudul “Implementasi Koperasi Keliling Berbasis Anggota Dagang Melalui Kesadaran Kolektif, dan Kemandirian (K3) untuk Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” agar tercipta kesadaran bagi masyarakat untuk berkoperasi yang tentunya akan berdampak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran koperasi berbasis anggota dagang melalui kesadaran kolektif dan kemandirian untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang Tangguh dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat.

Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat terhadap kesadaran untuk berkoperasi sehingga dapat memperbaiki perekonomian secara mandiri. Untuk itu, dengan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota akan menjadi dasar kekuatan koperasi itu sendiri.

B. GAGASAN

Koperasi merupakan salah satu program kerja dalam hal pembangunan yang sangat penting dari koperasi, usaha-usaha kecil dan menengah (KUKM) yang menjadi tiang penyangga perekonomian Indonesia. Selain itu, koperasi juga telah memiliki sejarah yang sangat signifikan dalam proses perubahan bisnis dan ekonomi secara universal. Salah satu peran koperasi yaitu sebagai penggerak roda ekonomi Indonesia karena koperasi merupakan badan ekonomi berbasis pada rakyat/ anggota yang akan meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut data stastistika Kementrian KUKM tahun 2011 jumlah koperasi telah mencapai 188.181 unit, dengan anggota mencapai 30.85 juta orang dan volume usaha sebesar Rp 95.06 triliun (Anonim,2012). Namun pada tahun 2012, koperasi menunjukkan angka peningkatan yang signifikan sebesar 194.295 unit dengan tingkatan anggota 33.869.439 orang dan volume usaha sebesar Rp 119.182.690.080 (Sumber: Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2012). Data-data tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya besar yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan koperasi guna memperbaiki perekonomian yang bisa memberdayakan seluruh masyarakatnya.

Namun dengan meningkatnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun, akankah menjamin kualitas dan eksistensi koperasi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Kenyataannya, dengan banyaknya koperasi yang berdiri akan menghasilkan kinerja dan kualitas yang buruk jika tidak ada campur tangan dari pemerintah maupun belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi karena adanya persepsi bahwa koperasi untuk orang-orang yang kecil disertai dengan kegiatannya yang sangat membosankan.

Selain itu, seiring dengan pesatnya laju perkembangan koperasi di tanah air yang dipandang baik oleh pemerintah maupun kalangan non-pemerintah yakni khususnya daerah Pulau Jawa sehingga daerah tersebut menjadi rujukan pembangunan yang sukses dalam pengkoperasian dan memperoleh perhatian penuh, serta perlakuan lebih besar dari pada daerah lainnya. Maka, hal itu secara otomatis akan menimbulkan suatu keunggulan absolut. Keunggulan absolut yang diberikan bagi suatu daerah, tidak bisa digunakan sebagai ukuran sesungguhnya kemampuan dari daerah tersebut, melainkan tidak termasuk dalam unggul secara relatife (ukuran sesungguhnya).

Kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya pasti akan terjadi dalam hal pembangunan baik sarana prasarana yang nantinya akan menunjang kegiatan dimasyarakat. Seperti halnya daerah-daerah yang masih tertinggal, di daerah sana nilai perkembangan pembangunan pengkoperasiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan yang ada di daerah yang lebih maju. Hal tersebut yang menjadikan perhatian pemeritah lebih fokus ke daerah yang lebih maju ke arah pembangunan.

Pada hakikatnya, menurut Pasal 33 UUD 1945 yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dari ekonomi kerakyatan yang akan di kembangkan di Indonesia ,meliputi: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh dari peran negara (pemerintah) dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya untuk mencapai bangsa yang mandiri. Sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 menyatakan bahwa  peran negara (pemerintah) dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain: 1) Mengembangkan koperasi ;2) Mengembangkan BUMN; 3) Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; 5) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Gambar 1. Struktur dan Sistem Ekonomi Indonesia

(Sumber: Sri-Edi Swasono (DPA, 1987); diperbaiki (Dekopin, 1992) File: Bagan/2003.)

Oleh karena itu perlu diadakan upaya besar dari pihak pemerintah untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan pentingnya mengembangkan koperasi yang dapat membangkitkan perekonomian yang tangguh dan mandiri di Indonesia. Upaya untuk mengembangkan koperasi di Indonesia bukan berarti menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, namun itu merupakan kewajiban semua warga negara Indonesia.

Saat ini telah dilakukan berbagai upaya baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, meliputi menciptakan koperasi on line yang memanfaatkan potensi teknologi informasi yang saat ini mulai mewabah di Indonesia, selain itu banyak upaya yang dilakukan dengan penerapan berbagai metode perlakuan seperti fokus pemberdayaannya dibidang agrobisnis guna meningkatkan citra koperasi di Indonesia.

Untuk menunjang keberhasilan dalam pengembangan koperasi di Indoonesia, perlu adanya suatu inovasi baru guna meningkatkan citra koperasi menjadi lebih menarik kepada masyarakat Indonesia dengan memperhatikan potensi dari setiap daerah. Seperti halnya di daerah Bantul yang dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya mempunyai profesi sebagai petani dan pengrajin kerajinan tangan. Hasil pertanian maupun kerajinan tangan masyarakat Bantul sebagian besar lingkup pemasarannya masih lokal daerah setempat saja padahalnya kerajinan yang dihasilkan berdaya nilai ekspor. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemasaran terhadap produknya ke luar negeri yang akan memberikan omset besar pada penjualan.

Potensi tersebut jika dapat dimanfaatkan secara maksimal pasti akan menghasilkan sebuah sistem perekonomian yang mapan di daerah tersebut. Salah satu cara untuk mendayagunakan potensi tersebut, yaitu dengan menciptakan suatu koperasi yang bisa mendatangi masyarakat langsung sekaligus sebagai sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada generasi penerus bangsa. Berbagai faktor yang menghambat koperasi dalam berkembang, membuat penulis mencetuskan ide untuk membuat sistem koperasi yang dapat secara langsung mendatangi anggotanya, yaitu koperasi keliling berbasis anggota dagang. Dengan adanya koperasi keliling daerah diharapkan secara langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat dan sebagai sarana pemerintah untuk melakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Telah kita ketahui bersama bahwa koperasi merupakan salah satu program kerja dalam hal pembangunan yang sangat penting dan sebagai penggerak roda ekonomi Indonesia karena koperasi merupakan badan ekonomi berbasis pada rakyat/anggota yang akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya. Selain itu, di bidang sosial koperasi juga dapat mendidik anggota-anggotanya untuk memilliki semangat kerja sama dan rasa kekeluargaan. Maka alasan adanya koperasi keliling berbasis anggota dagang ini mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan pada anggota dan masyarakat. Gagasan mengenai koperasi keliling ini dapat diimplemantasikan dengan baik apabila didukung oleh berbagai pihak yang turut serta dan berpartisipasi aktif mulai dari sosialisasi program ini sampai pengaplikasian secara nyata. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan ini yaitu:

  1. Pemerintah

Peran dari pemerintah yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat  dengan cara melakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah yang menjadi sasaran pengimplemetasiannya.

  1. Kementerian Koperasi dan UKM RI

Peran Kementerian Koperasi yaitu sebagai suatu prasarana yang bertugas menetapkan program kebijakan yang meliputi menyiapkan perumusan dan koodinasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan koperasi dan UMKM di bidang pembiayaan.

  1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Sebagai akselerator terwujudnya industri, dagang, koperasi, dan UKM sebagai penggerak peningkatan daya saing untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

  1. Masyarakat

Mengingat sasara utama dari program ini adalah masyarakat, maka diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengimplementasian koperasi keliling berbasis anggota dagang yang nantinya mampu mempermudah pelayanan kebutuhan masyarakatt itu sendiri.

  1. Mahasiswa

Peran mahasiswa juga diperlukan yaitu sebagai pihak yang dapat membantu kegiatan sosialisasi pemerintah, khususnya untuk mahasiswa di bidang ekonomi.

Terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan koperasi menuju perekonomian yang  tangguh guna meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia, meliputi :

Gambar 2. Langkah-langkah strategis implementasi koperasi keliling berbasis anggota dagang melalui K3

a. Pengumpulan data terkait potensi daerah sasaran

Langkah untuk mengumpulkan data guna menentukan daerah yang akan dikembangkan  untuk menunjang operasi mobil koperasi keliling, yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Pendataan bisa melalui Pemerintah daerah setempat.

b. Identifikasi dn penentuan lokasi sasaran Pengembangan UMKM

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan identifikasi daerah sasaran yang sekiranya mempunyai potensi untuk dikembangkan yang tentunya dilihat dari karakteristik pola hidup masyarakat setempat.

c. Survei Lapangan

Setelah melakukan tahap pengidentifikasian lokasi, selanjutnya dilakukan survei lapangan guna melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat dan faktor yang menjadi hambatan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan rencana kegiatan operasi koperasi keliling didaerah yang mejadi sasaran dalam pengembangannya.

d. Penyusunan rencana dan kegiatan sebagai indikator keberhasilan

Setelah diadakan survei lapangan selanjutnya terdapat penyusunan perencanaan diantaranya dengan teknik penyusunan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Dalam TOR dan RAB terdapat kerangka diskusi teknik penyusunan term of reference dan rencana anggaran dan biaya yang mencakup: pengantar perencanaan kegiatan, hubungan perencanaan kegiatan dengan indikator keberhasilan, dasar-dasar penyusunan rencana kegiatan, jenjang, jenis, dan jalur rencana kegiatan.

e. Pelaksanaan Program dan Implementasi Koperasi Keliling berbasis Anggota Dagang

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan program dan implementasi koperasi keliling berbasis anggota dagang melalui kesadaran kolektif, dan  kemandirian yang menekankan pada pentingnya kerjasama yang erat antara daerah (masyarakat setempat) dengan pihak koperasi dalam pengembangan dan sebagai media untuk mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat dapat berkembang pesat dan berkesinambungan.

f. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat seberapa besar keberhasilan yang dicapai dan keterlakasanaan program kerja yang telah direncanakan dengan hasil yang diperoleh dilapangan.

C. KESIMPULAN

Gagasan mengenai implementasi koperasi keliling berbasis anggota dagang melalui kesadaran, kolektif, dan kemandirian (K3) merupakan sebuah gagasan yang baru dalam upaya membangkitkan perekonomian yang tangguh dan mandiri dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Mengingat adanya berbagai faktor penghambat dalam pengembangan koperasi, koperasi keliling ini berusaha memberikan solusi yang efisien karena dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya besar dari berbagai pihak  karena dalam pengembangan koperasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah untuk mewujudkan gagasan implementasi koperasi keliling berbasis anggota dagang melalui kesadaran, kolektif, dan kemandirian ini adalah identifikasi keterjangkauan lokasi pengembangan koperasi keliling dengan analisis potensi daerah sasaran, melakukan sosialisasi dan pendekatann secara gradual (bertahap) kepada masyarakat sebagai langkah awal pelaksanaan dan adanya suatu kesinergisan antar bebagai pihak yang ikut terlibat dalam pengimplementasian koperasi keliling berbasis anggota dagang ini yaitu pemerintah, kementerian koperasi dan UKM, dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi, masyarakat serta mahasiswa. Kementerian koperasi dan UMKM  selaku pemegang wewenang tertinggi dalam mengurusi masalah perkoperasian di Indonesia seharusnya dapat bekerja sama dengan Disperindagkop di seluruh daerah untuk menerapkan koperasi keliling berbasis anggota dagang ini dan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan profesional.

Adapun prediksi dari keberhasilan program koperasi keliling pada daerah-daerah, yaitu: meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan di koperasi, dijadikannya koperasi sebagai sarana mencari informasi terkait dengan pemasaran hasil usaha (produk) dari masyarakat, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait dengan koperasi.

 

DAFTAR PUSTAKA

Rudiyanto.(2010). Akuntansi Koperasi.Jakarta:Airlangga.

Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Koperasi Indonesia http://www.smecda.com/Files/infosmecda/uu_permen/uu%20nomor%2017%20tahun%202012.pdf diakses tanggal 08 Juni 2013 pukul 16.17 WIB)

Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (http://www.depkop.go.id/ diakses tanggal 08 Juni 2013  pukul 15.00 WIB)

Badan Pusat Statistika (www.bps.go.id diakses tanggal 08 Juni 2013  pukul 14.34 WIB)

Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2012 (http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=319:rekapitulasi-data-keragaan-koperasi-per-desember-2012&Itemid=93 diakses tanggal 08 juni 2013 pukul 17.19WIB)

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat.

(http://sabrina-ferbella.blogspot.com/2012/11/membangun-koperasi-berbasis-anggota.html. Diakses pada tanggal 07 Juni 2013 pukul 14.20 WIB)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.