Gagasan Creative Bureaucracy Sebagai Rebranding Birokrasi

Oleh ; Cuher Santoso, S.AP

0

Kondisi birokrasi Indonesia dari hari ke hari tak luput dari kritik. Penerapan birokrasi Weberian seolah tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah (2016) bahwa tanpa disadari, selama ini Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijajah oleh nilai-nilai yang terkandung dalam birokrasi Weberian. Misalnya membangun pola hubungan vertikal, keseragaman, formalisasi dan spesialisasi yang merupakan tipe ideal birokrasi ala Weber telah memiliki kekuatan normatif. Seolah-olah seperti itulah birokrasi pemerintah harus dikelola. Sehingga menciptakan pembenaran bahwa praktik yang berbeda dari konsepsi birokrasi Weberian dianggap sebagai sesuatu yang keliru dan perlu dihindari.

Namun kondisi birokrasi Indonesia sekarang ini tidak murni dari konsep Weberian semata. Ada nilai-nilai sejarah yang berinteraksi didalamnya, yaitu warisan birokrasi kolonial yang ketika merdeka, pemerintah belum berhasil mereformasinya. Birokrasi kolonial difungsikan sebagai alat kontrol bukan sebagai agen pelayanan masyarakat. Birokrasi dibangun untuk mengontrol masyarakatnya agar tidak menggangu keberjalanan kekuasaan kolonial.

Konsep birokrasi ala Weberian dan kolonial bersatu dan mengakar kuat  sehingga menjadi culture birokrasi yang sistemik di Indonesia. Dampaknya, birokrasi gagal menempatkan masyarakatnya sebagai objek yang harus dilayani. Tidak terbangun kultur pelayanan diantara pegawai ASN dan cenderung tidak peduli terhadap warganya. Misalnya dengan membuat prosedur pelayanan yang lebih mengatur kewajiban warga dibandingkan hak-haknya. Sehingga prosedur bukan untuk mempermudah pelayanan tetapi sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat.

Sungguh tugas besar bagi pemerintah untuk mereformasi mentalitas birokrasi seperti itu. Permasalahan birokrasi pada instansi pemerintah merupakan topik kajian yang menarik untuk didiskusikan, khususnya berkaitan dengan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel (accountable), bersih (clean government) dan yang mampu melayani masyarakat sepenuh hati (good public service).

Kondisi birokrasi Indonesia tampak mengerikan, seolah tak ada lagi harapan. Kita pun masih belum sanggup untuk keluar dari birokrasi Weberian. Ditengah kesulitan tersebut, konsep Weberian ternyata masih menyisakan ruang untuk berkreasi dan berinovasi sehingga kita tetap optimis untuk mewujudkan birokrasi kearah yang lebih baik.

Ibarat kita ingin merenovasi rumah supaya lebih nyaman dan tertata, ternyata kita harus membongkarnya sampai ke pondasi-pondasinya. Tentu butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun ulang rumah tersebut. Sehingga si pemilik rumah dituntut untuk lebih kreatif atau mencari jalan lain supaya rumah lebih nyaman tanpa membongkar ulang. Misalnya dengan membuat taman kecil lengkap dengan kolam ikannya, mewarnai ulang rumah agar lebih colorful atau dengan manata ulang ruangan-ruangan menjadi senyaman mungkin.

Begitu juga dengan kondisi birokrasi kita, jika harus merubah culture yang secara fundamental sudah terpatri kuat dalam tubuh birokrasi maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk merubahnya. Birokrasi harus bertransformasi menjadi kreatif dan inovatif dalam melayani masyarakat. Hal tersebut juga sebagai langkah dalam membranding ulang (rebranding) birokrasi dari  dilayani menjadi melayani.

Pertama kali mendengar gagasan kreatif birokrasi adalah dari sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Tri Widodo WU, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dalam bukunya Inovasi Harga Mati. Makna dari konsep creative bureaucracy yang disampaikan oleh Dr. Tri Widodo adalah penggunaan pengetahuan (knowledge) yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan, sehingga menghasilkan nilai tambah baik bagi masyarakat yang dilayani maupun bagi organisasi itu sendiri. Creative bureaucracy akan membentuk birokrasi yang mampu memanfaatkan kekayaan intelektualnya dalam melayani masyarakat dalam segala aspek.

Dalam hubungannya dengan Kota kreatif atau creative city, creative bureucracy berperan besar dalam mewujudkan Kota kreatif. Untuk mewujudkan Kota kreatif maka diawali dari para birokrat yang kreatif di pemerintahan. Jika para birokratnya saja tidak ditanamkan mindset creative maka untuk mewujudkan kota kreatif akan sangat sulit. Tulisan ini lebih kepada sudut pandang aparatur walaupun konsep creative bureaucracy tentu tak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan peran dari masyarakat (citizen) dan swasta (private).

Secara tidak sadar, creative bureucracy memang sudah diterapkan oleh beberapa kepala daerah. Salah satunya adalah Kota Bandung. Kita bisa melihat pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung seperti penyediaan ruang publik yang dapat digunakan untuk menuangkan ekspresi masyarakat. Dengan adanya ruang publik maka ada hiburan yang di sajikan untuk masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat stress masyarakat Kota Bandung dan indeks kebahagiaan masyarakat dapat meningkat. Ketika ruang publik sudah menjadi magnet dan tempat pemenuhan work life balance, maka pemerintah hanya tinggal menyiapkan pelayanan publik di ruang publik tersebut sehingga momok menakutkan yang bekembang di masyarakat bahwa birokrasi itu menyeramkan dan berbelit-belit dapat diakhiri.

Pemerintah Kota Bandung juga menyediakan berbagai fasilitas dengan aksesibilitas yang mudah. Seperti pelayanan kesehatan, konseling dan pelayanan administratif lainnya tanpa masyarakat harus datang langsung ke kantor terkait. Penyedian ruang publik sekaligus sebagai pusat ekonomi kreatif juga disediakan oleh Kota Bandung misalnya dengan dibangunnya teras Cihampelas. Pusat ekonomi kreatif di teras Cihampelas tersebut tentu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran tanpa menggangu jalannya lalu lintas.

Gagasan creative bureucracy tentu akan mengurangi kekakuan konsep Weberian. Masyarakat yang tadinya “ogah-ogahan” berhubungan dengan birokrasi, perlahan-lahan akan akrab dengan creative bureucracy. Masyarakat akan sadar bahwa creative bureucracy tidak hanya mengatur hubungan administratif masyarakat dengan pemerintah, lebih dari itu  creative bureucracy juga menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Dengan kata lain. Creative bureucracy dapat mengurangi kesenjangangan antara pemerintah selaku pemberi pelayanan dengan masyarakat selaku penerima layanan. Hubungan masyarakat dan pemerintah yang lebih fleksibel dan open minded yang akan mewujudkan pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan.

Creative bureucracy juga akan mendorong pembangunan infrastruktur daerah menjadi terarah dan membangun kota menjadi lebih indah. Misalnya kita tidak perlu lagi pergi ke Swiss untuk melihat indahnya danau Geneva karena danau Sunter pun tak kalah indah atau kita tidak perlu ke Paris untuk melihat megahnya Arc De Triomphe, Simpang Lima Gumul di Kediri pun tak kalah megah.

Terakhir adalah bahwa syarat yang paling mutlak untuk mewujudkan creative bureucracy yaitu pemimpin harus paham pentingnya creative bureucracy itu sendiri, karena pemimpin adalah orang yang mengendalikan dan berwenang menentukan akan dibawa kemana birokrasinya. Ketika pemimpin, birokrat dan masyarakat sudah memahaminya maka birokrasi akan ter branding ulang seutuhnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.