by. Arif Nugrahanto

 

Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017) yang menyebutkan bahwa penghimpunan zakat yang memiliki potensi besar bisa dioptimalkan apabila dikelola sama seperti halnya pajak, menyiratkan adanya bertumbuhnya perhatian pemerintah akan adanya potensi penerimaan negara yang selama ini tidak dianggap sebagai instrument fiskal yang penting.

Wacana yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan ini sangat menarik sehingga langsung mendapatkan tanggapan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo yang menyebutkan bahwa (apabila) zakat dikelola negara, seperti halnya pajak (maka) implikasinya hubungan antara zakat dan pajak harus diatur ulang (Bambang dalam konferensi pers terkait Baznas Awards di kantor Kementerian Agama Jakarta, Jumat (25/8). Lebih lanjut Bambang juga mengatakan bahwa dengan zakat yang betul-betul dikelola oleh negara, akan menjadi instrumen untuk melengkapi APBN dan APBD dalam pengentasan kemiskinan.

Membedah lebih jauh tentang zakat di Indonesia, zakat selama ini masih dipahami oleh sebagian besar ummat sebagai hanya sebagai kewajiban penyempurna di bulan ramadhan sehingga tak mengherankan bila penerimaan zakat terbesar terjadi pada bulan Ramadhan (Baznas Akui Penerimaan Zakat Paling Besar di Bulan Ramadhan, koran sindo, Kamis, 18 Mei 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat masih dipahami secara parsial, yaitu sebagai bagian ibadah kepada Sang Pencipta. Padahal dalam sejarah dunia Islam, zakat merupakan penopang utama isntrumen fiskal bagi suatu negara dan sangat substansial, sehingga seorang khalifah pernah sampai mengerahkan angkatan perangnya untuk memberantas para pembangkang zakat. Dari sini dapat diartikan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban seorang hamba kepada tuhannya, namun juga kewajiban warga kepada negaranya.

Adanya pemahaman yang parsial tersebut, mengakibatkan penerimaan zakat, sejak lahirnya UU Zakat pada tahun 1999 (UU No. 38/1999), belum mampu terakumulasi secara signifikan dan substansial. Berdasarkan Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh BAZNAS, penerimaan zakat dalam 3 tahun terakhir baru berada dalam kisaran Rp 3.3-4 trilyun per tahun, meskipun secara pertumbuhan menunjukkan growth yang luar biasa dengan pertumbuhan rata-rata diatas 20% per tahun, namun kontribusi zakat tersebut bila dibandingkan dengan penerimaan dari pajak masih sangat jauh. Sebagai catatan dalam 3 tahun terakhir penerimaan pajak rata-rata per tahun telah melebihi angka Rp 1.000 trilyun.

Menanggapi wacana bahwa zakat akan memiliki potensi besar dan bisa lebih optimal apabila dikelola sama seperti halnya pajak, maka Penulis memiliki keyakinan bahwa pernyataan Menteri Keuangan tersebut adalah tepat dan benar. Bahwa apabila zakat dikelola sebagaimana pengelolaan pajak, maka tidak hanya Rp 3-4 trilyun saja yang terakumulasi bahi APBN, namun lebih besar, bahkan akan mendorong peningkatan penerimaan pajak yang jauh lebih tinggi.

Dalam salah satu teori tax compliance, Theory of Planned Behavior, yang merupakan sintesa dari berbagai teori tax compliance dan diyakini sebagai sintesa terkini paling comprehensif menyebutkan bahwa tax compliance is a function of three broad factors: attitude, subjective norms and subjective control. Kepatuhan seseorang terhadap kewajiban membayar pajak dipengaruhi oleh sikap (attitude), norma sosial yang diyakininya dan persepsi adanya pengawasan dari pemerintah. Secara singkat, penjelasan atas faktor-fator tersebut sebagai berikut:

Attitude atau sikap atau perbuatan yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai manifestasi atas pengetahuan dan pemahaman dia tentang pentingnya pajak. Secara singkat, faktor ini menyebutkan bahwa makin paham seseorang tentang peran pentingnya pajak maka akan semakin kuat keinginan ia untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

subjective norms merupakan tingkat keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang ia yakini. Dapat dikatakan bahwa variable ini merupakan ukuran tingkat tinggi-rendahnya keshalehan seseorang. Makin shaleh seseorang maka keinginan untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak akan semakin kuat.

Perceive behavior control atau subjective control merupakan persepsi masyarakan akan adanya pengawasan dari otoritas pajak. Makin gencar pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemerintah, maka persepsi bahwa apabila tidak membayar pajak akan diketahui oleh pemerintah, akan semakin kuat. Dengan demikian akan menimbulkan keinginan kuat untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Dengan treatment zakat sama seperti pengelolaan pajak maka variable subjective norms akan berperan makin efektif dan lebih signifikan. Membayar zakat, yang oleh sebagian besar masyarakat diyakini sebagai bagian dari ibadah dan merupakan kewajiban bagi pemeluk agama untuk menunaikannya, akan bertransformasi tak hanya menjadi kewajiban personal kepada tuhannya, namun juga menjadi kewajiban seorang warga negara kepada pemerintah. Adanya transformasi dalam persepsi inilah yang secara fundamental akan menciptakan suatu kondisi dimana pengawasan pemenuhan kewajiban membayar zakat dan/atau pajak tak hanya berasal dari petugas pajak melalui pemeriksaan pajak, namun juga dari nurani yang berprasangka bahwa tuhan juga mengetahui benar-tidaknya pemenuhan kewajiban bernegaranya. Persepsi itulah yang akan terbangun tatkala zakat diperlakukan sama dengan pajak.

Dalam konteks Malaysia, pemerintah telah berhasil mengintegrasikan zakat dan pajak dengan men-treatment zakat sebagai kredit pajak atau pengurangan pajak. Seberapa besar zakat yang dibayar akan menjadi kredit pajak sehingga mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hasilnya, persentase zakat terhadap penerimaan pajak di Malaysia mampu mencapai angka 48% pada tahun 2005. (Bandingkan dengan Indonesia dimana penerimaan zakatnya baru mencapai 0.3% dari penerimaan pajak). Lebih lanjut dikemukakan dalam Laporan Pusat Keuangan Zakat Malaysia Tahun 2006 bahwa penerimaan pajak dan zakat memiliki hubungan atau korelasi yang positif. Artinya ketika penerimaan zakat naik, maka penerimaan pajak juga naik. dalam hal ini, zakat tidak lagi menjadi pengganti atau substitusi dari pajak, namun lebih jauh lagi zakan menjadi komplemen bagi pajak.

Sebagai kesimpulan dalam pembahasan singkat ini bahwa kuatnya subjective norm dalam persepsi masyarakat Indonesia yang terkenal relijius dan agamis, perlu didayagunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan men-treatment zakat setara dengan pajak maka zakat dapat berperan sebagai komplemen dan pendorong (stimulus) bagi pajak. Dengan demikian, wacana Menteri Keuangan agar zakat dikelola seperti pajak perlu didukung sebagai suatu terobosan dalam rangka menciptakan variasi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Dengan makin bertambahnya sumber penerimaan negara, tentu akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan dalam rangka memberikan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *