Zakat Instrumen “Pemberdayaan Masyarakat” dalam Menyelesaikan Kemiskinan di Indonesia

0

by. Syaiful Bahri, M.Si.

Semua umat islam mengetahui bahwa Zakat merupakan salah satu ibadah utama dalam islam yang masuk dalam 5 rukun islam), tetapi sayangnya zakat dipandang sangat awam bagi mayoritas umat islam saat ini. Bahkan Zakat hanya diidentikkan dengan pelaksanaan zakat fitrah, yaitu pemberian 3,5 liter beras disetiap tahun saat puasa dan idul fitri. Zakat (zakat fitrah) pun dikelola dengan sederhana melalui lembaga keagamaan seperti masjid. Selain itu pengelolaan dana zakat cenderung menggunakan konsep charity seperti pembangunan fasilitas fisik peribadatan, pembiayaan penyiaran dan pendidikan agama seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan asrama-asrama panti (Masudi, 1991 dan Miftah, 2005 dalam Malik, 2010). Dalam konteks ini zakat dan pengelolaannya menjadi sangat terkucil dan kerdil di tengah Umat Islam sendiri, sangat jauh dari esensi dan hakikat sebenarnya zakat seperti yang di jelaskan dalam Al Qur’an dan Rasulullah SAW. Esensi zakat, infak, sedekah tertanam kuat pada ajaran agama Islam untuk memerintahkan manusia berbagi kesejahteraannya satu sama lain, seperti yang tertuang dalam kitab suci Al Qur’an (Az Zariyat: 19, At Taubah: 103, Ar Rum: 39) bahwa zakat, infak dan sedekah membersihkan harta dengan memberikan kepada masyarakat miskin sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sehingga dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan kemiskinan.

Hakikat Zakat

Ketika kembali pada esensi dan hakikat sebenarnya zakat bahwa kemiskinan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan mengelola dana zakat, infak dan sedekah  secara efektif dan multiguna sehingga dapat berfungsi sebagai “ikan”, “umpan” sekaligus “kail” bahkan ”sungai” bagi masyarakat miskin berupa program pemberdayaan fisik, mental, pendidikan dan ketrampilan. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Rasululullah ketika ada seorang sahabat yang membutuhkan bantuan ekonomi, Rasulullah memberikan uang untuk membeli kapak (modal kerja) agar sahabat tersebut dapat mencari nafkah dengan kapak tersebut (Sudewo, 2012). Jahar (2009) juga menjelaskan bahwa zakat, infak dan sedekah bertujuan tidak semata-mata melaksanakan kewajiban kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Masalah gap antar kelas sosial menjadi perhatian utama Islam karena ketimpangan distribusi materi sebagai penyebab ketidakadilan di masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Qardhawi (1996) zakat, infak dan sedekah bukan sekedar bantuan untuk sedikit meringankan penderitaan masyarakat miskin, tetapi zakat memiliki tujuan besar untuk menanggulangi kemiskinan, dengan pemberian modal kerja dan pelatihan.

Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah panjang pengelolaan zakat di Indonesia di awali semenjak hadirnya Islam di Indonesia pada abad ke-13 masehi, yang dilakukan oleh kesultanan Islam,  yang menurut Mas’udi (1991), zakat diwajibkan bagi masyarakat sehingga menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia telah memiliki pola pengelolaan zakat walaupun praktiknya berbeda, misalnyaKerajaan Aceh mewajibkan zakat kepada setiap warganya dan kerajaan berperan aktif mengumpulkan zakat dengan  membentuk badan khusus yang ditangani pejabat kerajaan dan bertempat di masjid-masjid serta menunjuk imam dan penghulu yang berperan dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah (Azra, 2006). Sedangkan Kerajaan Banjar zakat dikelola oleh pejabat kerajaan yang disebut mantri Bumi yang berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni di bidangnya (Rass, 1968).

Namun semenjak lenyapnya kerajaan Islam oleh kolonialisme, pengelolaan zakat dilakukan oleh masjid-masjid dan ulama di tingkat lokal. Penjajah Belanda memandang zakat sebagai potensi ancaman dan sumber kekuatan pejuang muslim dalam melawan penjajah dengan munculnya wacana jihad yang berkorespondesi dengan ruh zakat yang difahami untuk syiar dan penguatan agama (Malik, 2010). Pemerintah kolonial pada 1905 mengeluarkan peraturan yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat sehingga penduduk menjadi tidak memberikannya kepada penghulu dan naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kyai atau guru mengaji (Faisal, 2011).  Pada periode inilah sejarah zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. Masing-masing individu melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki masing-masing secara lokal, terbatas dan kurang teratur.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pengelolaan zakat di Indonesia masih belum menjadi perhatian pemerintah karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang masih belum stabil (IZDR, 2009) dan mengalami hambatan politis karena tidak didukung berbagai pihak baik legislatif maupun eksekutif. Pasca proklamasi kemerdekaan, pada tahun 1950 banyak desakan dari elit muslim agar pengelolaan zakat menjadi salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Negara dan diatur dengan perundang-undangan (Ali, 1988). Namun karena ada sikap curiga terhadap kekuatan agama yang selalu berbenturan dengan kelompok partai komunis saat itu, maka pemerintah melalui Kementerian Agama pada tanggal 8 Desember 1951, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak mencampuri rakyat yang beragama Islam dalam mengumpulkan dan mengelola zakat fitrah (Malik, 2010).

Perjuangan memasukkan tatakelola zakat dalam ruang negara berjalan cukup alot hingga pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun RUU zakat dan Recana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian serta Pembentukan bait al-mal, namun kembali mengalami penolakan. Pada tahun 1967 kembali dilakukan upaya namun tetap gagal dan kegagalan ini menunjukkan kalau dalam tubuh pemerintahan kala itu ada konflik internal dari kubu Islam dan kubu pendukung Partai Komunitas bersama Partai Nasionalis sekuler. Penolakan merupakan wujud dari rasa curiga terhadap kekompok Islam yang selalu dilihat sebagai upaya mendirikan Negara Islam di Indonesia (Malik, 2010). Selama era kolonial sampai dengan orde lama pengelolaan zakat di Indonesia tidak berkembang. Ratusan tahun pemerintah kolonial memisahkan pengelolaan zakat dengan Negara sehingga sudah menjadi budaya masyarakat bahwa zakat merupakan urusan pribadi masing-masing. sejalan dengan uraian Hafidhudin dan Juwaini (2007) mengenai ciri-ciri pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 1990-an zakat, yaitu:

  1. Zakat masih dikelola secara tradisional dengan pengelolaan sekedarnya, dikelola oleh orang-orang yg tidak kompeten, secara musiman dan insidental
  2. Zakat pada umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik tanpa melalui amil
  3. Harta obyek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit disebutkan secara rinci oleh Al Qur’an, misalnya zakat fitrah, zakat pertanian, zakat emas
  4. Zakat yang diberikan bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat

Perkembangan Zakat dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan organisasi pengelola zakat modern saat ini tidak lepas dari adanya transformasi pengelolaan zakat di Indonesia yang terjadi pada tahun 1990-an. Lahirnya Dompet Dhuafa sebagai pioneer organisasi pengelola zakat modern, dibentuknya Forum Zakat (FOZ), disahkannya UU pengelola zakat tahun 1999 hingga lahirnya BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat yang resmi dibentuk pemerintah merupakan rentetan peristiwa yang secara simultan menjadi proses transformasi pengelolaan zakat. Dukungan dan keberanian Presiden BJ Habiebie pada saat itu juga menjadi salah satu faktor berhasilnya UU tersebut disahkan.

Dengan diberlakukannya UU ini, terutama pada satu dekade terakhir pasca reformasi, pengelolaan zakat di Indonesia berkembang dengan pesat. Proses transformasi pengelolaan zakat menciptakan iklim pengelolaan zakat yang berbeda pada era reformasi dibandingkan era-era pengelolaan zakat sebelumnya. Pengelolaan zakat menjadi booming dengan lahirnya berbagai organisasi pengelola zakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Dompet Dhuafa yang lahir pada tahun 1993 melalui harian umum Republika menerapkan inovasi dengan menerapkan prinsip organisasi modern dan program pengelolaan zakat yang menggunakan pendekatan pengembangan ekonomi melalui BMT/ lembaga keuangan mikro syariah.

            Perkembangan Zakat dalam konteks pemberdayaan di Indonesia dapat dianalisa dalam aspek nilai dan struktural. Aspek nilai pada pengelolaan zakat berupa pembaharuan konsep (fikih) zakat. Fikih zakat merupakan nilai-nilai inti dalam praktik pengelolaan zakat pembaharuan obyek zakat melalui Ijtihad (proses perenungan mendalam) untuk menentukan dengan tepat dan sesuai harta yang dikenakan sebagai obyek zakat pada kondisi perekonomian saat ini (modern). Pembaharuan konsep juga dilakukan dalam hal hukum dan implementasi pengelolaan zakat pada perekonomian modern, seperti struktur manajemen pengelolaan zis yang modern, pendayagunaan dana zis dan penggunaan dana zis untuk amil. Seperti yang diuraikan pada tabel berikut mengenai pembaharuan konsep zakat.

Tabel Transformasi Nilai Pengelolaan Zakat: Pembaharuan Konsep Zakat

Aspek Zakat Tradisional Zakat dalam perekonomian Modern
Obyek Zakat Zakat pertanian, perdagangan, hasil tambang dll Bertambah menjadi : zakat profesi, zakat perusahaan, zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, zakat asuransi syariah, dan zakat usaha pada sektor modern.
Struktur dan Manajemen Zakat Panitia, musiman, insidental Memiliki pembagian struktur sesuai dengan fungsi: dewan pengawas, dewan syariah, pelaksana zakat
Pendayagunaan Zakat Keperluan konsumtif sehari-hari (charity) Modal produktif, membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat yang keuntungannya untuk mustahik
Penggunaan Dana Zakat untuk Amil Tidak diatur Batasan untuk amil maksimal 12,5 persen dari total dana yang dihimpun organisasi pengelola zakat

Sumber : Hafidhuddin, 2002

Pembaharuan obyek harta zakat yang mencakup berbagai profesi dan usaha dalam perekonomian modern mengakibatkan dana zakat semakin beragam, tidak hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat harta (pertanian, emas, dll) tetapi berbagai profesi modern seperti dokter, insinyur, pengusaha dan perusahaan juga menjadi obyek zakat. Hal ini menyempurnakan perkembangan konteks kekinian mengenai obyek harta zakat yang ada pada perekenomian modern. Pengelolaan zakat menjadi lebih adil karena tidak hanya petani, nelayan, peternak saja yang menjadi wajib zakat, berbagai profesi lain asalkan memenuhi syarat wajib zakat dikenakan kewajiban membayar zakat.

Aspek struktural pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari perubahan (1) pelaku, (2) relasi antar pelaku zakat dan (3) perubahan aturan kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Perubahan pelaku pengelola zakat, yaitu adanya organisasi pengelola zakat modern, seperti Dompet Dhuafa sebagai amil dalam pengelolaan zakat selain masjid, pesantren, Kiai, tokoh lokal dll. Pengelolaan zakat bertambah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari pesantren, masjid atau harus memiliki pengetahuan atau gelar tertentu dalam agama.

Adanya perubahan pada pengelola zakat (amil) mempengaruhi relasi antar pelaku zakat yang lain, yaitu hubungan antara pemberi zakat (muzakki) dengan penerima zakat (mustahik) berubah, tidak lagi langsung tetapi diperantarai oleh amil/ pengelola zakat yang merupakan organisasi modern. Dalam memberikan zakatnya, muzaki tidak harus bertemu langsung dengan amil tetapi dapat melalui Bank dengan transfer dsbgnya. Hubungan antara amil dengan muzaki dilandasi atas kepercayaan muzaki terhadap amil dalam pengelolaan zakat sehingga amil harus transparan dalam pengelolaan zakat. Hubungan antara amil dengan mustahik tidak lagi subordinat, tetapi melalui berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh amil/ organisasi pengelola zakat. Aturan dan kelembagaan yang mengatur hubungan antar pelaku zakat pun telah dilegalkan melalui UU pengelolaan zakat yang mengatur bagaimana pengelolaan zakat yang profesional.

Tabel Aspek Struktural Pengelolaan Zakat

Aspek Zakat Tradisional Zakat dalam perekonomian Modern
Pelaku pengelola zakat Kiai, Ulama, Tokoh Agama, Pesantren, Masjid dll Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Modern baik Pemerintah (BAZNAS) maupun yang didirikan masyarakat dan swasta/ perusahaan  (Dompet Dhuafa, PKPU, RZ dll)
Relasi antar pelaku organisasi pengelola zakat Muzaki dapat memberi zakat langsung kepada mustahik ataupun melalui orang yang dipercaya (Kiai, Ulama dll) secara langsung (tunai) Muzaki membayar zakat atas dasar kepercayaan terhadap OPZ dan melalui berbagai program dan teknologi yang ada di era modern.

Mustahik menerima dana zis melalui berbagai program OPZ

Aturan Panitia musiman, insidental, skarela Aturan organisasi masuk fulltime, ada kontrak kerja dan UU Pengelola Zakat No. 39 Tahun 1999, UU Pengelola Zakat No. 23 Tahun 2011

Sumber : data penelitian

Aspek struktural pada pengelolaan ZIS dimiplementasikan pada organisasi pengelola zakat modern yang memiliki ciri-ciri (Hafidhuddin dan Juwaini, 2006), yaitu (1) pengelolaan secara full time/ sesuai dengan jam kerja kantor, (2) dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, (3) adanya balas jasa yang wajar, dan memenuhi standar untuk hidup, (4) Orientasi penilaian di dalam lembaga adalah orientasi prestasi sehingga setiap pengelola memberikan kontribusi terbaiknya, (5) Menggunakan dan melakukan cara-cara sesuai standar manajemen modern, (visi misi, perencanaan tahunan, pengorganisasian, penyusunan personil, penyusunan anggaran dan evaluasi perkembangan), (6) Mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas lembaga (pencatatan setiap kegiatan dan transaksi, menyusun laporan dan mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengapresiasi), dan (7) menggunakan strategi pemberdayaan dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.

Implementasi Pemberdayaan pada Pengelolaan Zakat

Pada praktiknya Dompet Dhuafa merupakan representasi dari pengelolaan zakat modern dengan program-program pemberdayaan yang inovatif. Pada perkembangannya pengorganisasian dan program pengelolaan zakat yang modern juga dilakukan oleh berbagai OPZ lainnya, baik dari pemerintah seperti BAZNAS maupun lembaga zakat masyarakat, seperti PKPU, Rumah Zakat, LAZIS MU, LAZIS NU, Darut Tauhid dll. Cara pandang program pengelolaan merupakan “The Shadow State”,  yaitu pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah menjadi bayangannya negara dalam memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial baik berkompetisi membangun masyarakat, maupun menjadi partner saling mengcopy program yang baik satu sama lain. Setiap lembaga pengelola zakat pada era reformasi berinovasi melalui program penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS menggunakan pendekatan strategi pemberdayaan dan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam empat bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial) sehingga program pengelolaan dana ZIS tidak lagi hanya terbatas pada hibah, charity/ karitatif.

Sebagai organisasi yang dinamis dan terus berkembang selama 21 tahun Dompet Dhuafa berkiprah di dalam pengelolaan zakat, program pendayagunaan dana ZIS pun berkembang sama halnya dengan program penghimpunannya. Hal ini dilakukan demi mengingkatkan kebermanfaatan Dompet Dhuafa untuk masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Semenjak tahun 1993 sampai dengan saat ini program pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dibagi menjadi 4 fase, seperti yang diuraikan pada matriks dibawah ini.

Matriks Fase-Fase Pendayagunaan Dana ZIS Dompet Dhuafa

Fase Pendayagunaan Deskripsi
Fase I :  Charity Memberikan bantuan langsung seperti uang dan barang untuk masyarakat sesuai kebutuhan
Fase II : Kebermanfaatan Memberikan fasilitas agar dapat dimanfaatkan  oleh masyarakat
Fase III : Transformasi Fokus merubah orang agar menjadi lebih berdaya/ memiliki ketrampilan/ pengetahuan
Fase IV : Advokasi Fokus pada regulasi dan menkonsidikan lingkungan/ sistem yang kondusif bagi berkembangnya masyarakat yang sejahtera

Sumber: Data penelitian (thesis) syaiful bahri

Ketika pola dan strategi pendayagunaan berkembang dari fase ke fase berikutnya bukan berarti fase yang sebelumnya ditinggalkan tetapi terdapat penambahan pola dan strategi pendayagunaan zakat fase sebelumnya. Pada fase charity merupakan awal kiprah Dompet Dhuafa dalam pengelolaan zakat dan sosial kemanusiaan sehingga masih belajar dalam menciptakan program kreatif, efektif dan tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan masyarakat. Kemudian pada fase kedua kebermanfaatan Dompet Dhuafa tetap menjalankan program bantuan langsung (uang dan barang) ditambah dengan mendirikan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat tidak mampu.

Matriks : Fase I Charity dan Kebermanfaatan Program Pendayagunaan Dompet Dhuafa

Bidang Fase I :Charity Fase II : Kebermanfaatan
Kesehatan Berdirinya Klinik kesehatan/ LKC pada tahun 2000 yang dikonsep Erie Sudewo dan dr. Piprim di Ciputat dan berkembang di berbagai kota seperti, di Bekasi, Tangerang, Yogyakarta dan Makassar
Pendidikan Beasiswa pendidikan Berdirinya SMART Ekselensia (SMP dan SMA)  pada tahun 2004 dan beastudi etos  (asrama dan pembinaan) untuk mahasiswa
Ekonomi Program THK : Bantuan daging kurban untuk daerah terpencil dan

Pemberian modal produktif BMT (lembaga keuangan mikro syariah)

 

Pada tahun 1999, didirikan Laboratorium Biologi Pertanian untuk meneliti dan mengembangkan sarana produksi pertanian tepat guna untuk membantu petani, dengan produk sarana pertanian ramah lingkungan (pupuk organik, agensi hayati pengendali hama tanaman dan pestisida nabati)
Sosial Program bantuan sosial kemanusiaan (bencana)

sumber: situs berbagai jejaring dompet dhuafa

Pada fase transformasi Dompet Dhuafa tidak hanya memberikan manfaat fasilitas tetapi juga berfokus mengubah penerima manfaat menjadi mandiri, berdaya dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena mendapatkan pelatihan ketrampilan maupun pendampingan melalui strategi pemberdayaan  (people change). Fase ini diawali dengan perkembangan program pendayagunaan Dompet Dhuafa yang berjalan dengan baik menjadi jejaring organisasi Dompet Dhuafa yang otonom.

Matriks: Fase III Transfromasi Program Pendayagunaan Dompet Dhuafa

Bidang Fase  Transformasi
Pendidikan 1.    Program Makmal Pendidikan, yaitu pendampingan guru dan sekolah dengan memberikan pelayanan kepada tenaga pendidik untuk dapat meningkatkan kapasitas kompetensinya, pengembangan mutu dan pelayanan pendidikan yang berkualitas di sekolah-sekolah binaan.

2.    Didirikannya Institut Kemandirian, yaitu lembaga pendidikan non formal yang memiliki berbagai fasilitas untuk pelatihan ketrampilan kerja (komputer, salon, otomotif, mengemudi, IT dll).

3.    Pada tahun 2011 didirikan Kampus Umar Ustman yang yang bertujuan melahirkan masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha sehingga dapat melahirkan usaha-usaha baru.

Ekonomi 1.  BMT Center Dompet Dhuafa yang kegiatannya mendirikan, membina dan meberikan pelatihan kepada BMT yang memberikan bantuan keuangan mikro syariah kepada masyarakat

2.  Program Masyarakat Mandiri (MM) merupakan pendampingan bagi UMKM

3.  Pada tahun 2004 laboratorium biologi Dompet Dhuafa berubah menjadi jejaring organisasi Lembaga Pertanian Sehat (LPS) yang memiliki melakukan aktivitas penelitian, pembinaan dan pendampingan petani dan pemasaran produk-produk pertanian ramah lingkungan

4.  Kampoeng Ternak yang berfokus pada pemberdayaan Peternak pada tahun 2005

Sosial pemberdayaan terhadap buruh migran melalui program Serikat Pekerja Migran (SPM) pada tahun 2003 yang berfokus pada dakwah, pendidikan, advokasi dan pemberdayaan migran di Hongkong.

Sumber: situs berbagai jejaring dompet dhuafa

Fokus pada fase advokasi tidak hanya adalah berubahnya individu, baik ketrampilan maupun mindset sehingga dapat menjadi agent of change yang mempengaruhi lingkungannya agar bisa mandiri dan berdaya.  Perpaduan perubahan mindset manusia dengan daya dukung lingkungan yang baik, maka menghasilkan kebermanfaatan yang berlipat ganda untuk masyarakat dan generasi di masa mendatang. Misalnya, Advokasi masyarakat dalam mengondisikan perilaku hidup sehat dibandingkan berobat. Proses pemberdayaan yang sudah dilakukan dengan optimal, jika terjadi perubahan regulasi pemerintah maka pemberdayaan dapat gagal, sehingga tidak perlu merubah atau mengkondisikan sistem dan regulasi yang mendukung proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan tidak cukup dengan mengurus masyarakat, tetapi juga mengurus pemerintah, jaringan pemasaran, dan semua stakeholder yang berkaitan di dalamnya. Program-program pendayagunaan yang dilakukan Dompet Dhuafa tidak lagi hanya berfokus pada memberikan kebermanfaatan dan mengubah orang-orang didalamnya tetapi juga mengondisikan sistem/ lingkungan tempat manusia itu hidup dan beraktivitas.

Matriks : Fase IV Advokasi Program Pendayagunaan Dompet Dhuafa

Bidang Fase  Transformasi
Pendidikan Pada tahun 2009, lahir Sekolah Guru Ekselensia Indonesia (SGEI) sebagai produk inovasi dari Makmal Pendidikan, yang berkomitmen melahirkan Guru Transformatif yang memiliki kompetensi mengajar, mendidik dan berjiwa kepemimpinan sosial. SGI menjadi bagian dari upaya Dompet Dhuafa dalam menciptakan agent of change dalam lingkungan pendidikan, dengan dibekali berbagai kompetensi dan peserta SGI ditempatkan pada berbagai sekolah di daerah terpencil untuk dapat mengondisikan lingkungan pendidikan setempat menjadi lebih baik.
Ekonomi Pada bidang ekonomi setiap jejaring organisasi Dompet Dhuafa seperti  Pertanian Sehat Indonesia (PSI), Kampoeng Ternak, dan Masyarakat Mandiri (MM) selain memiliki program pendampingan petani, peternak dan pengusaha UKM juga mulai merambah pada penciptaan jaringan pemasaran dan jaringan komunikasi dengan stakeholder terkait serta melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing.
Sosial 1.  Jejaring organisasi Indonesia Magnificient Zakat (IMZ) yang berfokus pada riset dan advokasi kebijakan,  terkait isu kemiskinan, kaji dampak program pemberdayaan, sosio-ekonomi zakat serta survei opini publik. Sedangkan advokasi kebijakan yang menjadi fokus IMZ dengan pemantauan terhadap kebijakan di tingkat nasional, regional, maupun lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan isu pengentasan kemiskinan dan zakat Indonesia. IMZ bersama stakeholder zakat dan Organisasi lainnya telah melakukan pengawalan atas proses pengesahan UU Pengelolaan Zakat, UU fakir Miskin, dan Peraturan daerah mengenai Pengelolaan Zakat.

2.  Jejaring organisasinya, Semesta Hijau yang programnya meliputi sedekah pohon, air untuk kehidupan, energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

3.  Corps  Da’i Dompet Dhuafa (Cordofa) yang memberikan pembinaan kepada da’i/ da’iyah berupa capacity building, kajian keIslaman dan kowledge management melalui FGD, riset, data base, dan kepustakaan Islam sehingga didapatkan da’i/ da’iyah yang menjadi agent of change untuk ditempatkan diberbagai daerah di Indonesia maupun diluar negeri

Sumber: situs berbagai jejaring dompet dhuafa

 

Referensi :

Faisal. 2011.  Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-

Sejarah Charles Peirce dan DefisitKebenaran Lieven Boeve), (Lampung, IAIN Raden Intan Lampung), Vol 11, h.257

Bahri, Syaiful. 2015. Transformasi Organisasi Zakat di Indonesia (Studi Kasus Dompet Dhuafa dan BAZNAS) [Thesis] Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor

Hafidhudin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press

Hafidhudin, Didin dan Juwaini, Ahmad. 2007. Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat. Jakarta: IMZ

IZDR. 2009. Indonesia Zakat Developement Report 2009, Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat. Ciputat: IMZ

Jahar, Asep Saepudin. 2010. Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat dan Wakaf. Bahan Makalah untuk presentasi Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Malik, Abdul. 2010. Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat Studi Kasus 3 Lembaga Zakat Provinsi Jambi dan Sumatra Barat [Disertasi] Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor

Mardikanto, Totok. 2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Acuan bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: UNS Press

Mas’udi, Masdar Farid. 1991.Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus

Nuskhi, Muhammad. 1995. Peranan Zakat dalam Pengembangan Sumberdaya Keluarga di Pedesaan Studi Kasus di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. [tesis]. Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor

Qardhawi, Y. 1996. Hukum Zakat. Terjemahan. Jakarta: Mizan dan Lifera Antarnusa

Sudewo, Eri. 2012. Manajemen ZIS: Profesionallah agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi dan Wacana. Jakarta: IMZ

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.